‎Gandeng KPK, Kementerian ATR/BPN Perkuat Pencegahan Korupsi dan Misconduct di Layanan Pertanahan dan Tata Ruang

Reporter/Editor: Nanda/krdo
‎
‎Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan layanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas.
‎
‎Hal ini diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Pencegahan Korupsi dan Perilaku Misconduct dalam Pelayanan Tata Ruang dan Pertanahan, yang digelar di Aula Prona Kementerian ATR/BPN pada Jumat (14/11/25).
‎
‎Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN mengenai upaya pencegahan korupsi sekaligus memperkuat kesadaran akan pentingnya perilaku etis dalam memberikan layanan pertanahan dan tata ruang.
‎
‎Melalui sosialisasi ini, pegawai diharapkan mampu menerapkan prinsip integritas dalam setiap proses pelayanan.
‎
‎Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy, menjelaskan bahwa saat ini Kementerian ATR/BPN tengah melakukan berbagai perubahan besar dalam sistem layanan pertanahan.
‎
‎Langkah-langkah tersebut meliputi percepatan digitalisasi layanan hingga penguatan pengawasan internal melalui Inspektorat Jenderal.
‎
‎Namun demikian, menurutnya, seluruh inovasi dan sistem pengawasan tidak akan memberikan hasil optimal tanpa adanya komitmen integritas dari setiap individu di kementerian.
‎
‎Sementara itu, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, menegaskan bahwa fungsi utama KPK adalah melakukan penjagaan dan monitoring agar potensi tindakan korupsi dapat dicegah.
‎
‎Melalui perbaikan sistem dan pengawasan yang berkelanjutan, KPK berupaya memastikan pelayanan pertanahan berjalan secara profesional dan bebas dari praktik koruptif.
‎
‎Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator di lingkungan Kementerian ATR/BPN, serta seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN se-Indonesia yang mengikuti acara secara daring.
‎
‎Melalui kolaborasi ini, diharapkan tercipta budaya kerja yang semakin bersih, akuntabel, dan terpercaya dalam penyelenggaraan layanan pertanahan dan tata ruang di seluruh Indonesia.