Reporter/Editor: Diki
Empat Lawang – Praktik pengelolaan anggaran pendidikan di Kabupaten Empat Lawang kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya, proyek pembangunan pagar di sejumlah sekolah dasar negeri di Kecamatan Tebing Tinggi justru menimbulkan tanda tanya besar.
Berdasarkan data yang tertera di LPSE Kabupaten Empat Lawang, proyek pagar sekolah di SD Negeri 3, 5, 6, 16, 29 hingga SD Negeri 17 seluruhnya dikerjakan oleh satu perusahaan, yakni CV Hikma Abadi Perkasa yang beralamat di Jalan Abadi, Kelurahan Taba Koji, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan.
Semua proyek ini berada di bawah satuan kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Empat Lawang dan bersumber dari APBD tahun 2025. Anehnya, Selain itu, besarnya anggaran juga menimbulkan pertanyaan publik. Rp200 juta untuk sebuah pagar sekolah dianggap terlalu fantastis, mengingat di banyak daerah lain pembangunan pagar sekolah bisa dilakukan dengan biaya jauh lebih efisien.
“Seharusnya pemerintah daerah lebih selektif dan transparan. Jangan sampai proyek infrastruktur pendidikan hanya jadi ajang bancakan APBD. Anak sekolah butuh kualitas pendidikan, bukan sekadar pagar mahal yang rawan jadi proyek akal-akalan,” kritik seorang warga, Senin (06/10/2025).
Jika dihitung, total nilai proyek pagar sekolah ini bisa menembus miliaran rupiah hanya untuk satu kecamatan. Ironisnya, di tengah keterbatasan anggaran pendidikan dan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan mutu pembelajaran, justru pagar sekolah yang digelontorkan dengan dana jumbo.
Praktik semacam ini rawan disalahgunakan, bahkan membuka peluang terjadinya pengaturan proyek dan bancakan anggaran. Apalagi, pola pengadaan langsung pada proyek bernilai besar rentan melanggar aturan dan bisa berujung pada masalah hukum.
Hingga kini, saat di konfirmasi Sahrial Kabid SD Dinas Pendidikan Kabupaten Empat Lawang belum memberikan komentar terkait skandal proyek pagar sekolah yang di kerjakan oleh satu perusahaan
Pertanyaan publik pun semakin menguat: apakah ini benar-benar demi keamanan sekolah, atau sekadar proyek “pagar-pagar anggaran” yang hanya menguntungkan segelintir pihak?
Tinggalkan Balasan