Pengelolaan Keuangan Daerah Roh Kita

EMPAT LAWANG-Ditjen Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri Syarifudin, memberikan wejangan kepada seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Empat Lawang. Terkait regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah salah satunya tentang PP 12 tahun 2019.

Ditjen Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri Syarifudin mengatakan, dirinya sudah menjelaskan banyak hal yang signifikan. Yang berbeda dengan pengaturan-pengaturan sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan struktur APBD.

“Jadi di APBD kita itu yang tadinya khusus belanja yang tadinya itu terbagi dua kelompok, yaitu kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung,” kata Syarifudin usia sosialisasi terkait PP 12 tahun 2019 di Gedung DPRD Empat Lawang, Jum’at (9/8).

Nantinya dengan berlakunya PP 12 tahun 2019 maka dibagi menjadi Empat kelompok, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan transfer.

“Untuk PP 12 tahun 2019 ini sudah di terapkan tapi paling lambat itu 2021 diseluruh Daerah,” ungkapnya.

Bupati Empat Lawang H Joncik Muhammad menjelaskan, ada banyak hal yang dibahas tadi, akan tetapi pihaknya lebih memfokuskan tentang pengelolaa keuangan Daerah.

“Yang tadinya PP 58 tahun 2018 sekarang berubah menjadi PP 12 tahun 2019, nah kebetulan pakarnya datang langsung. Ini sangat penting karena pengelolaan keuangan Daerah itu Roh bagi kita,” (Hum / Kominfo).

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *