Reporter/Editor: Diki/krdo
EMPAT LAWANG – Dalam rangka memperkuat sinergi antara lembaga eksekutif, legislatif, dan unsur Forkopimda di Kabupaten Empat Lawang, Wakapolres Empat Lawang, KOMPOL Dr. Abdul Rahman, S.H., M.H., menghadiri undangan resmi Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Empat Lawang. Rapat ini digelar pada hari Rabu, 30 Juli 2025, pukul 13.00 WIB bertempat di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Empat Lawang.
Rapat Paripurna ini diselenggarakan dalam rangka mendengarkan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Kehadiran Wakapolres dalam forum penting ini mencerminkan komitmen Polres Empat Lawang dalam mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam hal penganggaran yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Rapat ini menjadi wadah penting bagi penyampaian sikap politik fraksi-fraksi terhadap kebijakan fiskal dan perencanaan anggaran pemerintah daerah, sekaligus mendengarkan klarifikasi serta jawaban resmi dari pihak eksekutif.
Dalam suasana rapat yang berlangsung dengan tertib dan penuh kehormatan, KOMPOL Dr. Abdul Rahman turut menyimak dengan seksama dinamika yang berkembang, sebagai wujud partisipasi aktif unsur kepolisian dalam menjaga stabilitas dan harmonisasi antar lembaga di daerah.
Rapat paripurna ini menjadi bagian dari siklus perencanaan dan pengesahan anggaran daerah yang transparan, akuntabel, dan aspiratif. Jawaban eksekutif yang disampaikan di forum tersebut diharapkan dapat memperjelas serta menjembatani berbagai pandangan dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD, demi tercapainya kesepahaman yang utuh dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dengan kehadiran unsur Polri, termasuk jajaran Polres Empat Lawang, di forum-forum pemerintahan, menunjukkan sinergi nyata dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta memperkuat peran strategis Polri dalam aspek keamanan dan stabilitas sosial politik di daerah.
Tinggalkan Balasan