IMEL Empat Lawang Gelar Aksi Damai Di Gedung DPR Dan Kantor Bupati Empat Lawang

EMPAT LAWANG – Ikatan Mahasiswa Empat Lawang (IMEL) menggelar aksi damai di Dua (2) tempat, di Gedung DPRD Empat Lawang dan di Kantor Bupati Empat Lawang.

Para Mahasiswa tersebut disambut langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Empat Lawang Windra Safri dan Asisten I Setda Empat Lawang Indra Supawi.

Dalam orasinya para mahasiswa Empat Lawang tersebut, dengan tegas menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Tatang Apiyansah selaku Koordinator Lapang, mengungkapkan bahwa mahasiswa dan masyarakat Empat Lawang menolak dengan tegas UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Bahkan para Mahasiswa Empat Lawang tersebut, menyampaikan Tujuh Tuntutan Untuk tuntutan, yang terdiri dari, 3 tuntutan lokal dan 4 tuntutan Nasional.

Dan apabila tuntutan tersebut tidak ditanggapi oleh Pemkab Empat Lawang dan DPRD Empat Lawang, maka akan ada aksi yang lebih banyak lagi.

” Kami mewakili masyarakat, bahwa kami menolak undang-undang cipta kerja. Jika tuntutan kami tidak ditanggapi oleh Pemerintah Empat Lawang dan DPRD Empat Lawang, maka kami berjanji akan membawa masa yang lebih dari ini, mungkin 10 kali lipat, 100 kali lipat atau 1000 kali lipat,” tegasnya.

Sementara itu Wakil Ketua II DPRD Empat Lawang Windra Safri mengatakan bahwa, dirinya mewakili anggota DPRD Empat Lawang, akan menerima aspirasi dari mahasiswa.

” Apa yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa ini akan saya sampaikan ke seluruh Anggota DPR Empat Lawang, karena saya tidak bisa memutuskan sendiri,” ungkap Windra Safri dihadapan para Mahasiswa.

Terpisah Kapolres Empat Lawang AKBP Wahyu SIK menjelaskan, bahwa pihaknya, siap mengawal masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya didepan umum.

” Silahkan masyarakat menyalurkan aspirasinya dalam hal ini, penolakan undang-undang cipta kerja. Alhamdulillah sudah selesai tanpa ada yang anarkis,” kata Kapolres kepada wartawan, Rabu (7/10/2020).

Kapolres menambahkan, para mahasiswa ini sudah bertemu dengan DPRD Empat Lawang dan Pemerintah Empat Lawang, dan mereka sudah saling memahami dan ada kesepakatan. Untuk tindak lanjutnya akan di serahkan ke DPR dan Pemkab (red2).

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *